Jakarta bersama DPP LPQQ Indonesiaa, 26 Agustus 2025 – Kementerian Desa & Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menerima dengan hangat DPP LPQQ Indonesia (Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pembelajaran Qiroatil Qur’an Indonesia). Pertemuan yang berlangsung dari pukul 16.00 hingga 17.50 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendes PDT, Dr. Taufik Madjid, S.Sos., M.Si., didampingi pejabat senior Bapak Hasrul Edyar.
Dari pihak LPQQ hadir Ketua Umum KH. Mahbub Sholeh Zarkasyi, Sekjen LPQQ Ust. Ibrahim, Penasehat H. Dedy, dan Kepala Pusdiklat Ust. Rusdy Hamzah. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut diskusi sebelumnya untuk membahas hal-hal teknis mengenai program kerja LPQQ yang akan bersinergi dengan agenda pembangunan desa.mood
Fokus Program: Pembangunan Desa Sejahtera melalui Pembinaan Qur’ani & kemandirian Ekono
Dalam paparannya, Ketua Umum LPQQ Indonesia, KH. Mahbub Sholeh Zarkasyi, menjelaskan bahwa saat ini lembaganya berfokus pada tiga wilayah utama, yaitu Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Melalui program Bimbingan Teknis Nasional (Bimtek), LPQQ mengangkat tema “Pembangunan Desa Sejahtera melalui Pembinaan Qur’ani dan Kemandirian Ekonomi.”
M
Menurut KH. Mahbub, bimtek ini akan melatih para peserta, bukan hanya untuk menguasai bacaan Al-Qur’an, melainkan juga manajemen pembelajarannya. “Kami ingin menghasilkan trainer-trainer Qur’ani yang nantinya bisa diterjunkan ke desa-desa sebagai penggerak literasi Qur’an sekaligus pemberdayaan masyarakat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan rencana besar LPQQ untuk mengadakan Wisuda 30.000 santri LPQQ Indonesia pada Januari 2026. Wisuda akbar ini ditargetkan menjadi $momentum penting untuk menegaskan komitmen LPQQ dalam mencetak generasi Qur’ani yang mampu memberi kontribusi nyata bagi pembangunan desa.
Agenda Bimtek Nasional September 2025
Dalam forum diskusi tersebut, KH. Mahbub juga menginformasikan agar kegiatan Bimtek Nasional dijadwalkan pada 12–14 September 2025, di mana Menteri Desa PDT belum menschedulkan agendanya. Diharapkan beliau bisa hadir membuka acara sekaligus menyampaikan materi berjudul “Prinsip Dasar Membangun Desa Sejahtera.”
Selain Menteri Desa, acara ini rencananya juga akan diisi oleh Wakil Menteri Koperasi dan Kasubdit Pondok Pesantren Kementerian Agama. Undangan turut disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Jawa Barat dan Banten, sementara untuk tingkat kota tidak diikutsertakan karena fokus kegiatan adalah desa.
KH. Mahbub menegaskan, kegiatan Bimtek ini akan menjadi salah satu fondasi penting untuk menuju wisuda santri 2026. “Kami sangat berharap adanya dukungan penuh, baik kehadiran Bapak Menteri maupun bantuan dana yang signifikan, agar kegiatan ini bisa berjalan dengan maksimal,” ujarnya.
Sekjen Kemendes: Buta Aksara Al-Qur’an Harus Jadi Perhatian
Menanggapi pemaparan LPQQ, Sekjen Kemendes PDT, Dr. Taufik Madjid, memberikan apresiasi atas inisiatif tersebut. Ia menilai program LPQQ sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat desa, terutama terkait pembangunan manusia seutuhnya.
Namun, ia juga menyoroti kondisi memprihatinkan bahwa masih banyak masyarakat di daerah mayoritas Muslim yang buta aksara Al-Qur’an. “Ini sebuah anomali. Seharusnya pemerintah daerah mencanangkan pembelajaran Al-Qur’an setiap hari atau setiap sore agar masyarakat terbiasa dan mampu menguasainya,” kata Taufik.
Menurutnya, pembangunan desa bukan hanya soal infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga menyangkut pembinaan karakter dan spiritual masyarakat. “Desa sejahtera itu bukan hanya desa yang maju secara ekonomi, tapi juga kuat secara moral dan keimanan,” tambahnya.
Mencari Formula Pendanaan
Salah satu isu penting yang dibahas adalah soal pendanaan kegiatan. KH. Mahbub menyampaikan harapan agar Kemendes dapat memberikan dukungan finansial untuk penyelenggaraan Bimtek dan program-program LPQQ.
Menanggapi hal ini, Sekjen Kemendes menyatakan bahwa peluang tersebut akan didiskusikan lebih lanjut dengan Menteri. “Sampai saat ini belum ada jadwal, kemungkinan kegiatan bisa diagendakan pada 12–14 September 2025. Soal pendanaan, kita perlu diskusikan lagi bersama Pak Menteri untuk mencari formula yang tepat,” jelas Taufik.
Ia menambahkan, dana desa yang selama ini dialokasikan untuk pelatihan petani dan nelayan bisa menjadi celah agar pembinaan Qur’ani juga dapat masuk dalam program pembangunan SDM. “Kalau saya pribadi, saya meyakini ini bisa masuk dan seharusnya boleh. Tinggal kita bahas regulasi dan mekanismenya dengan Bapak Menteri,” ungkapnya.
Komitmen Kolaborasi
Diskusi ditutup dengan optimisme bahwa sinergi antara Kemendes PDT dan LPQQ dapat memperkuat agenda pembangunan desa sejahtera. Sekjen Kemendes menegaskan akan meneruskan hasil pertemuan ini kepada Menteri Desa untuk ditindaklanjuti.
“Pembinaan kerohanian harus menjadi bagian dari pembangunan SDM desa. Kami akan mencari celah agar program Qur’ani bisa masuk dalam prioritas pembangunan manusia. Ini akan menjadi perhatian serius Kementerian,” pungkas Taufik.